“AHER vs 5.000 KADES SE-JAWA BARAT !?”
Bismillahirahmanirahim,
Assalamualaikum wrwb.
Bandung, 17 Maret 2016.-
Kepada Yth,
Menteri Dalam Negeri RI
Menteri Desa.PDT & Transmigrasi RI
di Tempat
Dengan Hormat,
Sebagaimana yang telah kami sampaikan melalui surat elektronik hari ini, Kamis, Tgl. 17 Maret 2015, pkl.12.45. Berikut catatan kami tentang kgelisahan Para Kepala Desa di Jawa Barat. Agar kiranya menjadikan perhatiannya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wassalamualaikum wrwb
Hormat kami,
MEDIA UMMAT
Arief P. Suwendi
Bismillahirahmanirahim,
Assalamualaikum wrwb.
Bandung, 17 Maret 2016.-
Kepada Yth,
Menteri Dalam Negeri RI
Menteri Desa.PDT & Transmigrasi RI
di Tempat
Dengan Hormat,
Sebagaimana yang telah kami sampaikan melalui surat elektronik hari ini, Kamis, Tgl. 17 Maret 2015, pkl.12.45. Berikut catatan kami tentang kgelisahan Para Kepala Desa di Jawa Barat. Agar kiranya menjadikan perhatiannya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wassalamualaikum wrwb
Hormat kami,
MEDIA UMMAT
Arief P. Suwendi
.

.
“Intinya, kami hanya mempertanyakan
kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang program Bantuan Gubernur (Bangub) insfrastruktur
desa yang ditunda pelaksanaannya. Sedangkan ini sudah disetujui dewan (DPRD
Prov.Jabar), sudah ketok palu dan sudah dimasukan dalam APBD Provinsi Jawa
Barat. Kenapa harus ditunda-tunda, sedangkan Kepala Desa membutuhkan itu
secepatnya. Dalam Surat edaran penundaan bangub Rp100 juta per desa yang telah
kami terima pun tidak menyebutkan sampai
kapan penundaan dilakukan, makanya kami berencana mempertanyakannya “, papar
Agus yang akrab kami panggil ‘Jaga Satru ini melalui selulernya.
.
Ditambahkan Agus, dalam masa semangat
para kepala desa membangun desa dengan istilah Otonom Desa, seharusnya gubernur
lebih mendukung bukan sebaliknya. Yang terdata oleh kami akan ada sekitar 5.962
kepala desa se-Jawa Barat yang akan
datang ke Gedung Sate nanti. “Seharusnya,
anggaran Bangub ini adalah timbal-balik dari Pemprov Jawa Barat melalui
Gubernur Aher yang harus disebarkan secepatnya kepada kami (Red: Kepala Desa),
karena itu juga bagian dari hasil kerja keras kami salah satunya dari target
PBB yang kami berikan secara rutin dan tepat waktu. Jadi Bangub itu adalah semacam
‘reward’ bagi kami, para kepala desa termasuk di KBB yang berjumlah 165 desa. Ini
tidak ada urusannya dengan politik, ini hak desa, titik”,
.

“Apa perlu kami teruskan hal ini ke
Pemerintah Pusat, khususnya Mendagri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan
Jafar ,pak?”, tanya Media Ummat.
.
“Silahkan
saja, jika memang diperlukan. Lebih cepat lebih baik...”, jawab Agus, sambil
pamit karena ada kegiatan lainnya.
.
‘Siaappp !!
(Tim MU/Foto.ist-Repro))
Tidak ada komentar:
Posting Komentar